slip perbankan

Transfer 
Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditujuj sebagai penerima transfer.

Kliring

Kliring merupakan sarana penghitungan warkat antar bank guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kegiatan lalu lintas pembayaran jenis ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Peserta kliring merupakan bank-bank dalam wilayah tertentu.

Cek

Cek adalah perintah pembayaran kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar kepada orang yang membawa cek atau namanya tersebut pada cek dengan sejunlah uang yang tertulis pada kertas cek tersebut.

Bank Garansi

Kata garansi berasal dari bahasa belanda garansie yang artinya jaminan. Bank garansi merupakan kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak yang menerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu yang ditetapkan jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Bilyet Giro
Bilyet Giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu Bank kepada Bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilyet giro, pada bank yang sama atau bank lain.

Inkaso

Inkaso merupakan pemberian kuasa kepada bank oleh pelapor atau perusahaan untuk menagih, meminta persetujuan pembayaran atau akseptasi, atau menyerahkan kepada pihak bersangkutan di dalam atau di luar negri dalam bentuk wesel, cek, kuitansi, dan surat aksep.

Safe Deposit Box (SDB)

SDB adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja. SDB ditempatkan dalam ruangan khusus yang kokoh serta tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan jaminan keamanan bagi penggunanya.

CONTOH TRANSFER

CONTOH CEK

CONTOH BILYET GIRO 

CONTOH SAFE DEPOSITO BOX

undang-undang no 5 tahun 1999

TUGAS HUKUM DAGANG DAN BISNIS

Nama : Priselia Dian Anggraini

NIM : 1711143069

Kelas : HES IV C

                                    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

                                                NOMOR 5 TAHUN 1999

                        LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN

                                                USAHA TIDAK SEHAT

BAB III

1.      Perjanjian yang dilarang (PASAL 4 )

OLIGOPOLI adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku lain untuk melakukan pengusaan produksi atau pemasaran yang dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat.Sederhananya perjanjian oligopoli itu dimana ada satu lingkup pasar yang sedikit penjual dan menjual barang dagangan yang sama.

2.      (PASAL 5 )

PENETAPAN HARGA adalah para pengusaha melakukan perjanjian dengan para pelaku usaha lainnya menetapkan harga barang yang lebih tinggi atau dibawah dari harga pasar .Sehingga keuntungan yang bisa dirasakan konsumen hanya dirasakan oleh produsen saja.

3.      (PASAL 9 )

Pembagian Wilayah adalah dimana ada pembagian wilayah yang sudah disepakati oleh para pelaku usaha ,sehingga setiap pelaku usaha yang memiliki baranag dagang yang sama harus ada ditempat yang sudah disepakati untuk melakukan usahanya.Oleh karena itu akan ada pelaku usaha yang akan menaikkan harga barang sesuka hatinya diwilayah penguasaannya tanpa ada pesaing yang sama dalam satu wilayah .ini akan memicu terjadinya praktek monopoli.

4.      (PASAL 10 )

Pemboikotan adalah merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukanpara pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama,atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untukmasuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjagahanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotantersebut.

5.      (PASAL 11)

Kartel adalah dimana pelaku usaha yangberusaha di dalam pasar tersebut jumlahnya banyak, serta tidak ada hambatanbagi pelaku usaha untuk masuk kedalam pasar, membuat setiap pelaku usahayang ada di dalam pasar tidak akan mampu untuk menyetir harga sesuai dengankeinginannya, mereka hanya menerima harga yang sudah ditentukan oleh pasardan akan berusaha untuk berproduksi secara maksimal agar dapat mencapai suatutingkat yang efesien dalam berproduksi.

6.      (PASAL 12 )

Trust adalah mengontrol produksi atau pemasaran produk di pasar ternyatapara pelaku usaha tidak hanya cukup dengan membuat perjanjian kartel diantaramereka, tetapi mereka juga terkadang membentuk gabungan perusahaan atauperseroan yang lebih besar.

7.      (PASAL 13)

Oligopsoni adalah merupakan bentuk suatu pasar yang di dominasi olehsejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian.

8.      (PASAL 14)

Integrasi Vertikal adalah dimana para pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain dengan bertujuan menguasai sejumlah produk atau mengelola proses produksi yang dapat merugikan masyarakat.

9.      (PASAL 15 )

Perjanjian Tertutup adalah suatu perjanjian yangterjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksiatau jaringan distribusi suatu barang atau jasa.

10.  (PASAL 16 )

Perjanjian dengan pihak luar negeri

adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang ada ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat.

Ø  CONTOH KASUS PERJANJIAN YANG DILARANG

A.    Penetapan Harga

perkara penetapan harga yang didukung oleh asosiasi pengusaha angkutan jalan raya (Organda DKI Jakarta), didasarkan pada Putusan Nomor 05/KPPU-I/2003 tentang Penetapan Harga Tarif Bus Kota Patas AC. Dugaan penetapan harga ditujukan pada penyelenggara angkutan umum, yakni PT Steady Safe, Tbk., PT Mayasari Bakti, Perum PPD, PT Bianglala Metropolitan, PT Pahala Kencana, dan PT AJA Putra. Dugaan berawal dari kesepakatan di antara pengusaha angkutan jalan raya yang tergabung dalam Organda, untuk menaikkan tarif angkutan Bus Kota Patas AC sebesar Rp. 3.300, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor Skep-115/DPD/IX/2001 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Bus Kota Patas AC di Wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan surat ini, mereka yang tergabung dalam asosiasi, yakni DPD Organda DKI Jakarta, kemudian mengajukan surat kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta untuk konsultansi tarif Bus Kota Patas AC. Sesuai dengan permohonan tersebut, maka Gubernur mengeluarkan Surat Nomor 2640/-1.811.33 tanggal 4 September 2001 mengenai Penyesuaian Tarif Angkutan, dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 3.300,-.

B.     Kartel

contoh kasus mengenai kartel yang pernah diputus oleh KPPUyaitu Putusan No. 03/KPPU-I/2003 mengenai Kargo Surabaya-Makasar. Adapunduduk perkaranya adalah sebagai berikut Tujuh perusahaan pelayaran yaitu PT.Meratus, PT. Tempuran Emas, PT. Djakarta Lloyd, PT. Jayakusuma Perdana Lines,PT. Samudera Indonesia, PT. Tanto Intim Line, dan PT. Lumintu Sinar Perkasa padaRapat Pertemuan Bisnis di Ruang Rapat MPH I Hotel Elmi Surabaya pada hariSenin tanggal 23 Desember 2002 yang dihadiri para Terlapor, Saksi I dan SaksiIII telah disepakati penetapan tarif dan kuota yang kemudian dituangkan dalamBerita Acara Pertemuan Bisnis di Hotel Elmi Surabaya dan masing-masing pihakmengakui dan membubuhkan tanda tangan atas dokumen kesepakatan tarif dankuota. Pelaksanaan kesepakatan tahap I mulai berlaku sejak 1 Januari 2003sampai dengan 31 Maret 2003.Unsur Pasar 11 UU No. 5 Tahun 1999 pada intinya adalah adanya kesepakatanantar perusahaan yang bersaing untuk mengatur produksi dan atau pemasaransuatu barang atau jasa yang ditujukan untuk mempengaruhi harga dan dapatmengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.Dengan ditetapkannya kuota bongkar muat tersebut, para Terlapor telahmengatur produksi jasa pengangkutan laut khusus barang (kargo) dari paraTerlapor yang melayani jalur Surabaya – Makassar – Surabaya dan Makassar –Jakarta – Makassar, yang bertujuan mencegah terjadinya perang harga.

analisa merek

Nama : Priselia Dian Anggraini

Kelas : HES IV C

TUGAS HUKUM BISNIS DAN DAGANG

                                                            #ANALISIS MEREK

Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi

Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat,

Menurut Undang-Undang no 15 tahun 2001 Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau

jasa.

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa

orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

CONTOH MEREK

1.      P.O ROSALIA INDAH

                Rosalia Indah Tour & Travel adalah merek perusahaan jasa di bidang transportasi yang tidak Cuma ada di Tulungagung.Rosalia Indah tidak hanya menyediakan jasa transportasi tapi juga menyediakan jasa pengiriman barang ke seluruh kota ,terutama barang seperti sepeda motor.

ANALISA LOGO/MEREK :

Ø  Rosalia Indah ,”Rosalia nama latin dari bunga mawar “ dan indah berarti keindahan atau cantik.

Ø  Tour & travel ialah kata yang menunjukkan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan di bidang jasa.

Ø  Warna biru ,merah dan kuning.  

2.      PRAPATAN REBEL

Prapatan Rebel adalah merek pakaian yang terkenal di kalangan remaja yang memiliki aliran cadas. Distro ini berada didaerah Bandung Jawa Barat namun ,merek ini sudah terkenal di seluruh indonesia.Merek ini meski terkenal tapi merek ini tidak dapat didaftarkan sebab lambangnya atau logo merek ini mengandung unsur musrik.Barang yang dijual seperti baju,kemeja,sepatu,topi,tas,bandana,celana dll.Semua gambar dan tulisan sangat kentaldengan nuansa blackmetal dan musik cadas.

ANALISIS LOGO/MEREK

Merek PRAPATAN REBEL terdiri dari :

       I.            Lambang dari Baphomet adalah bentuk segi lima (pentagram) dengan 2 titik menghadap keatas dan satu titik menghadap kebawah dan 2 titik lagi saling bersebrangan. Lambang seperti ini merupakan symbol resmi yang dipakai gereja setan.

    II.            Didalam pentagram ada lambang kepala kambing dengan tanduk menutupi 2 sisi yang menghadap keatas dan kupingnya menutupi dua sisi yang bersebrangan sementara mulutnya menutupi sisi terbawah.

 III.            Diluar segilima itu ada lingkaran dengan 5 huruf bahasa Yahudi Hebrew yang jika dibaca searah jarum jam berarti LVTHN [Heb. livy[=a]th[=a]n.] artinya Leviathan. Leviathan artinya salah satu pangeran iblis penjaga gerbang neraka sementara.

Menurut Undang-undang pada pasal 5 merek barang Prapatan Rebel tidak dapat didaftarkan sebab :

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban

umum;

b. tidak memiliki daya pembeda;

c. telah menjadi milik umum; atau

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Makalah sallam dan istishna

                                                                        BAB I

                                                             PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan bahkan sampai puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yaitu murabahah, as-salam, dan al-istishna’.

Kegiatan yang dilakukan perbankan syariah antara lain adalah penghimpunan dana, penyaluran dana, membeli, menjual dan menjamin atas resiko serta kegiatan-kegiatan lainnya. Pada perbankan syariah, prinsip jual beli dilakukan melalui perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi salah satu bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang.

Pada makalah ini akan dibahas jenis pembiayaan salam dan istishna’. Jual beli dengan salam dan istishna’ ini, akadnya sangat jelas, barangnya jelas, dan keamanannya juga jelas. Maka jual beli salam dan istishna’ wajar jika masih banyak diminati.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Apa pengertian As-Sallam dan Istishna ?

2.      Apa rukun dan syarat As-Sallam dan Istishna ?

3.      Apa Perbedaan As-Sallam dan Istishna ?

C.    TUJUAN PEMBAHASAN

Agar pembaca bisa memahami tentang akad As-Sallam dan Akad Istishna secara lebih luas ,serta dapat membedakan keduannya.Karena banyak yang mengatakan bahwa kedua akad ini sama.

                                                                        BAB II

                                                                PEMBAHASAN

A.    AS-SALLAM

1.      Pengertian dan Dasar Hukumnya

Secara bahasa as-salam  atau as-salaf  berarti pesanan. Secara terminologis para ulama mendefinisikannya dengan: “Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”.[1]

Dalam perjanjian As-Salam ini pihak pembeli barang disebut As-Salam (yang menyerahkan), pihak penjual disebut Al-Muslamuilaihi (orang yang diserahi), dan barang yang dijadikan objek disebut Al-Muslam Fiih (barang yang akan diserahkan), serta harga barang yang diserahkan kepada penjual disebut Ra’su Maalis Salam (modal As-Salam).[2]

Adapun yang menjadi dasar hukum pembolehan perjanjian jual beli dengan pembayaran yang didahulukan ini disandarkan pada surat Al-Baqarah ayat 282:[3]

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya…”

Disamping itu terdapat juga ketentuan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya berbunyi :

“Siapa yang melakukan salaf, hendaklah melaksanakannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu tertentu.[4]

Dari ketentuan hukum diatas, jelas terlihat tentang pembolehan pembayaran yang didahulukan. Pembiayan salam diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Petani dan peternak pada umumnya membutuhkan dana untuk modal awal dalam melaksanakan aktivitasnya,sehingga bank syariah dapat memberikan dana pada saat akad.Setelah hasil panen,maka nasabah akan membayar salam kembali. Dengan melakukan transaksi salam,maka petani dan peternak dapat mengambil manfaat tersebut.

2.      Rukun As-Sallam

1) Mu’aqidain : Pembeli (muslam) dan penjual ( muslam ilaih)

a.Cakap bertindak hukum ( baligh dan berakal sehat).

b.Muhtar ( tidak dibawah tekanan/paksaan).

2) Obyek transaksi ( muslam fih):

a.Dinyatakan jelas jenisnya

b.Jelas sifat-sifatnya

c.Jelas ukurannya       

d.Jelas batas waktunya

e.Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas

3) Sighat ‘ijab dan qabul

4) Alat tukar/harga

a.Jelas dan terukur

b. Disetujui kedua pihak

c. Diserahkan tunai/cash ketika akad berlangsung.

3.       Syarat As-Sallam

a.       Pembayaran dilakukan dimuka (kontan).

b.      Dilakukan pada barang-barang yang memiliki criteria jelas.

c.       Penyebutan criteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan.

d.      Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.

e.       Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo.

f.       Barang Pesanan Adalah Barang yang Pengadaannya Dijamin Pengusaha.

4.      CONTOH

Seorang petani memiliki 2 hektar sawah mengajukan pembiayaan ke bank sebesar Rp 5.000.000,00. Penghasilan yang didapat dari sawah biasanya berjumlah 4 ton dan beras dijual dengan harga Rp 2.000,00 per kg. ia akan menyerahkan beras 3 bulan lagi. Bagaimana perhitungannya?

Bank akan mendapatkan beras Rp 5juta dibagi Rp 2.000,00 per kg = 2.5 ton. Setelah melalui negoisasi bank menjual kembali pada pihak ke 3 dengan harga Rp 2.400,00 per kg yang berarti total dana yang kembali sebesar Rp 6juta. Sehingga bank mendapat keungtungan 20%.

B.     ISTISHNA

1.      Pengertian

Al-Istishna’ adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin / penerima pesanan ( shani’) dengan pemesan ( mustashni’) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu’) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir.

Secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai’ as-salam juga berlaku pada bai’ al-istishna’. Menurut Hanafi, bai’ al-istishna’  termasuk akad yang dilarang karena mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam istishna’, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Namun mazhab Hanafi menyutui kontrak istishna’  atas dasar istishan.^[5]

Tujuan istishna’ umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek seperti pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan sarana jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah pembiyaan investasi.^[6]

2.      Dasar Hukum Istishna

     Hukum transaksibai’ as-salam terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits.

a. Al-Qur’an

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya….”(al-Baqarah:282)

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut tentang transaksi bai’ as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang di jamin untuk jangka waktu tertentu telah di halalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan di izinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut diatas.

b. Al-hadits

ﻣﻥ ﺍﺳﻟﻑ ﻓﻲ ﺷﻲ ﻓﻓﻲ ﻛﯿﻝ ﻣﻌﻟﻭ ﻡ ﻭ ﻭ ﺯ ﻦ ﻣﻌﻟﻭ ﻡ ﺍ ﻟﻰ ﺍ ﺟﻞ ﻣﻌﻟﻭ ﻡ

“Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang di ketahui”

Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda,

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.”(HR Ibnu Majah)

Mengingat Bai’ Al-Istishna merupakan lanjutan dari Bai’ as-salam maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada Bai’ as-salam juga berlaku pada Bai’ al-Istishna’.Sungguhpun demikian para ulama membahas lebih lanjut “keabsahan” Bai’ al-Istishna’ dengan penjelasan berikut.

Menurut Mazhab Hanafi, bai’ al-istishna’termasuk akad yang di larang karena bertentangan dengan semangat bai’secara qiyas. Mereka mendasarkan kepada argumentasi bahwa pokok kontrak penjual harus ada dan dimiliki oleh penjual, Sedangkan dalam Istishna’, pokok kontrak itu belum ada atau tidak di miliki penjual. Meskipun demikian, Mazhab Hanafi Menyetujui kontrak Istishna’ atas dasar Istihsan karena alasan-alasan berikut ini.^[7]

a.       Masyarakat telah mempraktekkan bai’ al-Istishna’ secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan bai’ al-istishna sebagai kasus ijma’ atau konsensus umum.

b.      Di dalam Syariah di mungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma’ ulama,

c.       Keberadaan bai’ al-istishna’ di dasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka

d.      cenderung untuk melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.

e.       Bai’ al-istishna’ sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Sebagian Fuqaha kontemporer berpendapat bahwa bai’ al-istishna’ adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat di minimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.^[8]

3.       Rukun dan Syarat al-Istishna’

Pada prinsipnya bai’ al-istishna’ adalah sama dengan bai’ as-salam. Maka rukun dan syarat istishna’  mengikuti bai’ as-salam.  Hanya saja pada bai’ al-istishna’  pembayaran tidak dilakukan secara kontan dan tidak adanya penentuan  waktu tertentu penyerahan barang, tetapi tergantung selesainya barang pada umumnya.  Misal : Memesan rumah, maka tidak bisa dipastikan kapan bangunannya selesai.

Ø  Rukun Istishna

1)      Pelaksanaan bai’ al-istishna’ harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini.

2)      muslam atau pembeli

3)      muslam ilaih atau penjual

4)      modal atau uang

5)      muslam fiihi

Ø  Syarat Bai’ al-istishna’

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, bai’ al-istishna’ juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan di uraikan di antara dua rukun terpenting, yaitu modal dan barang.

a)      Modal Transaksi Bai al-istishna’

1.       Modal Harus di ketahui.

2.      Penerimaan pembayaran salam.

b)       Al-muslam fiihi (Barang)

1)      Harus spesifik dan dapat di akui sebagai utang

2)      Harus bisa di identifikasi secara jelas

3)      Penyerahan barang di lakukan di kemudian hari

4)      Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus di tunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab syafi’i membolehkan penyerahan segera.

5)      Boleh menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyrahan barang.

6)      Tempat penyerahan.

7)      Penggantian muslam fiihi dengan barang lain.

4.      CONTOH

Sebuah perusahaan konveksi meminta pembiayaan untuk pembuatan kostum tim sepakbola sebesar Rp 20juta. Produksi ini akan dibayar oleh pemesannya dua bulan yang akan datang. Harga sepasang kostum biasanya Rp 4.000,00, sedangkan perusahaan itu bisa menjual pada bank dengan harga Rp 38.000,00. Berapa keuntungan yang didapatkan bank?

Dalam kasus ini, produsen tidak ingin diketahui modal pokok pembuatan kostum. Ia hanya ingin memberikan untung sebesar Rp 2.000,00 per kostum atau sekitar Rp 1juta (Rp 20juta/Rp 38.000,00 X Rp 2.000,00) atau 5% dari modal. Bank bisa menawar lebih lanjut agar kostum itu lebih murah dan dijual kepada pembeli dengan harga pasar.

C.    Perbedaan antara Salam dan Istishna’

Menurut jumhur fuqaha, jual beli istisna’ itu sama dengan salam, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (bay’ al-ma’dum). Menurut fuqaha Hanafiah, ada dua perbedaan penting antara salam dengan istisna’, yaitu :

Cara pembayaran dalam salam harus di lakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam istisna’ dapat di lakukan pada saat akad berlangsung, bisa di angsur atau bisa di kemudian hari.

salam mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan istisna’ menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Insitut Bankir Indonesia mendefinisikan istisna’ sebagai akad antara pemesan dengan pembuat barang untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang baru akan di buat oleh pembuat barang. Dalam istisna’, bahan baku dan pekerjaan penggarapannya menjadi kewajiban pembuat barang. Jika bahan baku di sediakan oleh pemesan, maka akad tersebut berubah menjadi ijarah.^[9]

D.    Perbandingan Antara Bai’ as-Salam dan bai’ al-Istishna’.

SUBJEK	SALAM	ISTISHNA	ATURAN DAN KETERANGAN
Pokok Kontrak	Muslam Fiihi	Mashnu’	Barang di tangguhkan dengan spesifikasi.
Harga	Di bayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa di angsur, bisa dikemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna’.
Sifat Kontrak	Mengikat secara asli (thabi’i)	Mengikat secara ikutan (taba’i)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istishna’ menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.
Kontrak Pararel	Salam Pararel	Istishna’ Pararel	Baik salam pararel maupun istishna’ pararel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.

                                                                BAB III

                                                             PENUTUP

KESIMPULAN

Salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda,  pembayaran modal lebih awal. Rukun dan syarat jual beli as-salam yaitu Mu’aqidain yang meliputi Pembeli dan penjual, Obyek transaksi, Sighat ‘ijab qabul, dan alat tukar.

Al-Istishna’ adalah akad jual beli pesanan dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir. Rukun dan syarat istishna’  mengikuti bai’ as-salam.  Hanya saja pada bai’ al-istishna’  pembayaran tidak dilakukan secara kontan dan tidak adanya penentuan  waktu tertentu penyerahan barang, tetapi tergantung selesainya barang pada umumnya.

Perbedaan salam dan istishna’ adalah cara penyelesaian pembayaran salam dilakukan diawal saat kontrak secara tunai dan cara pembayaran istishna’ tidak secara kontan bisa dilakukan di awal, tengah atau akhir.

SARAN

Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis senantiasa dengan lapang dada menerima bimbingan dan arahan serta saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan makalah.

                                                DAFTARPUSTAKA

Arifin, Zainul dkk. 2007. Pengantar Fiqih Mu’amalah. Bogor: LPPM Tazkia

Chairuman Pasaribu; Suhrawardi K. Lubis S.H, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 48

DEPAG, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya, 2002

Hadi.Abdul, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), 100

Hidayat,Mohammad. 2010. An Introduction to THE SHARIA ECONOMIC. Jakarta: Zikrul Hakim

Ismail, Perbankan syariah, ( Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 149-150

Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 114

DEPAG, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya, 2002

Sayid Sabid, Fikih Sunnah, (Bandung : PT. Al Ma’arif, 1998), hlm. 111

---

[1] Abd. Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), 100

[2] Chairuman Pasaribu; Suhrawardi K. Lubis S.H, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 48

[3] DEPAG, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya, 2002

[4] Sayid Sabid, Fikih Sunnah, (Bandung : PT. Al Ma’arif, 1998), hlm. 111

[5] Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 114

[6] Ismail, Perbankan syariah, ( Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 149-150

[7] Arifin, Zainul dkk. 2007. Pengantar Fiqih Mu’amalah. Bogor: LPPM Tazkia

[8] Hidayat, Mohamad. 2010. An Introduction to THE SHARIA ECONOMIC. Jakarta: Zikrul Hakim

[9] Ibid